Government Relations – Imogen PR. Tahun politik 2019 lalu membawa banyak pelajaran bagi orang lantaran pergolakan di publik yang disebabkan oleh tensi politik semakin kuat. Hal ini mau tidak mau mempengaruhi banyak aspek dalam bisnis, terutama aspek strategi komunikasi. Kesalahan sedikit dalam berkomunikasi dapat menyebabkan krisis dan polemik di kalangan masyarakat. Imbas negatif kepada perusahaan pun besar, dan bila tidak ditangani dengan benar akan semakin membesar. Ketika sudah sangat besar, memadamkannya pun tidak semudah membalikan telapak tangan.
Kesalahan komunikasi dan strategi membangun relasi dengan stakeholder di pemerintah dan organisasi pun dapat membawa krisis pada tahun politik. Salah satu contoh dari kesalahan fatal saat tahun politik adalah statement blunder CEO Bukalapak Achmad Zaky mengeluarkan statement blunder tentang presiden baru di Twitter.
Baca juga: Ketua APPRI, Jojo: ‘Stop Bajak-Membajak SDM PR!’ (Bag. 2)
“Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24. Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin,” Kata Zaky pada akun twitternya. Tweet tersebut kemudian dihapus dan berujung pada permintaan maaf.
Namun api yang telah berkobar tidak bisa dipadamkan begitu saja, gelombang untuk meng-uninstal Bukalapak menggaung di seantero social media. Terutama twitter.
Bukti dari Dibutuhkannya Government Relations di Tahun Politik
Komentar tidak tepat dari bos Bukalapak membuktikan betapa pentingnya Government Relations pada tahun politik. Sebab Government Relations menjadi rem bagi perusahaan untuk berhati-hati dalam membuat statement dan juga sebagai motor pembangun relasi terhadap banyak pemangku kepentingan. Government Relations akan meregulasi seisi perusahaan sampai tingkat CEO agar tidak ada lagi komentar yang dapat memicu polemik hingga mengancam bisnis perusahaan.
Gelombang negatif dari hasil cuitan tersebut tidak bisa dianggap enteng, pasalnya nama Bukalapak langsung menyusut imbas dari gelombang boikot. Kini salah start up decacorn di Indonesia itu harus turun tahta dari tiga besar, dan harus rela berada di bawah Tokopedia, Shopee, dan Gojek. Padahal mestinya bila didampingi dengan Government Relations yang handal tentu hal ini tak akan terjadi. Terutama bila pemerintah telah memberikan gesture positif kepada Bukalapak karena turut memajukan perekonomian dan industri 4.0.
Baca juga: Agensi PR ASEAN Berkolaborasi Untuk Tender Global 4.0
Pentingnya peran dari Government Relations bagi perusahaan terutama pada tahun politik, terkadang tidak seiring dengan kesadaran dari perusahaan akan peran Government Relations dalam melaksanakan strategi bisnis agar kesalahan cuit Bukalapak tidak berulang lagi. Apalagi sekarang Indonesia menjelang tahun politik 2024 yang sudah mulai terdengar gaungnya semenjak memasuki tahun 2020. Ada banyak langkah dari stakeholder organisasi dan pemerintahan berkaitan dengan tahun politik 2024. Makin banyak tokoh maju ke bursa pemilihan orang nomor satu di Indonesia.
Bukannya tidak mungkin bila tahun politik 2024 mendatang akan lebih ketat dari 2019. Setiap langkah dan komunikasi brand, publik figur, politisi, sampai social influencer jadi sorotan. Gelombang krisis bisa terjadi. Semuanya ini harus diiringi dengan Government Relations yang kuat dari setiap perusahaan agar tidak jatuh di persoalan yang sama.
Pada Oktober 2021 lalu, Kompas mulai memberitakan suhu politik yang mulai memanas menjelang tahun politik 2024. Dalam laporannya Kompas memprediksi bahwa kinerja pemerintahan Jokowi akan menurun seiring dengan naiknya suhu politik. Perkara menurunnya kinerja ini berkaitan dengan loyalitas para jajaran menteri di kubu pemerintahan Jokowi. Fokus kerja cenderung menurun karena munculnya isu calon-calon pengisi bangku pemerintahan Indonesia.
Efek dari naiknya suhu politik di tahun 2024 mendatang tentu membuat sektor bisnis harus bersiaga dan menganalisa keadaan demi menyusun strategi konkret agar bisnis tetap berkembang di tengah iklim politik yang memanas. Dengan bantuan dari Government Relations makan perusahaan dapat menentukan dengan pasti relasi mana yang harus dibangun dan bagaimana langkah komunikasi kepada stakeholder dari sisi pemerintahan. Dengan begitu apapun yang terjadi kestabilan bisnis dapat tetap terjaga sampai tahun politik berakhir.
Baca juga: Digital Storytelling 101; Bangun Kekuatan Lewat Cerita Di Era Kreatif
